berkas kumpulan

Indonesia merupakan salah satu Negara terbelakang dengan HDI terendah dengan peringkat ke 107 dari 177 di ASEAN. Dalam perhitungan Poverty Index dalam Negara ASEAN, Indonesia juga telah tertinggal sampai pada peringkat ke-47. Tingkat kemiskinan di Indonesia selalu meningkat sebesar 40% per tahun, padaha tingkat kekayaan masyarakat ada yang meningkat hingga 20% per tahun. Jadi disini bisa dilihat bahwa ketimpangan ekonomi yang sangat besar. Ketimpangan perekonomian di Indonesia ini dapat menjadikan Negara Indonesia menuju keterpurukan yang lebih mendalam. Konstrentasi perekonomian di Indonesia terjadi hanya di Jawa dan Bali dengan mencapai tingkat perekonomian sebesar 81%, sedangkan Negara di luar Jawa dan Bali hanya mencapai tungkat 19,1%. Hal ini juga menunjukkan tingkat kesenjangan perekonomian yang sangat tinggi, sehingga masyarakat di luar Jawa dan Bali mengalami keterpurukan dan ketinggalan sangat jauh yang pada akhirnya kemiskinan juga akan meningkat. Kepemilikan nasional/domesti...

ABSTRAKSI Yuliati, Hetik.  2009. Optimasi Sistem Pengendalian Pajak Melalui Pembuatan Laporan Keuangan Pajak Online dalam Upaya Meningkatkan Keadilan Sosial untuk Masyarakat di Indonesia .  Tahun 2009. Kata Kunci : Laporan Keuangan Pajak Online, Sistem Pengendalian Pajak, Keadilan Social, Indonesia Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan paling besar di Indonesia. Pengeluaran dana dalam pemerintah Republik Indonesia disusun dalam RAPBN. RAPBN ini nantinya akan direalisasikan untuk tahun ke depan dalam upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan RAPBN, sering terjadi penyelewengan yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam pendapatan Negara. Laporan keuangan APBN di Indonesia tidak nampak adanya pemisahan pendapatan dari pajak ataupun dari sektor lainnya secara terperinci, sehingga semua pendapatan dijadikan dalam satu Laporan Keuangan yang sama oleh pemerintah. Meskipun begitu, Laporan Keuangan hany...

Sampai saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi resmi terhadap Illegal logging di Indonesia. Padahal pengertian ini sangat penting untuk memberikan batasan terhadap tindakan-tindakan apa yang termasuk kedalam lingkup Illegal logging . Disini merupakan salah titik masuk yang menyebabkan operasi pemberantasan Illegal logging cenderung tidak efektif. Peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan undang-undang terkait yang mengatur mengenai Illegal Logging yaitu UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan   PP No. 8 Tah...

Penebangan hutan secara ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Adapun dampak-dampak Illegal Logging sebagai berikut. Pertama, dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor. Menurut kompas, pada tahun 2007 Indonesia telah mengalami 236 kali banjir di 136 kabupaten dan 26 propinsi, disamping itu juga terjadi 111 kejadian longsor di 48 kabupaten dan 13 propinsi. Banjir dan tanah longsor di Indonesia telah memakan korban harta dan jiwa yang sangat besar. Kerusakan lingkungan yang paling terlihat yaitu di daerah Sumatera yang baru saja dilanda banjir badang dan tanah longsong sangat parah. Bahkan tidak sedikit masyarak...